Latar Belakang Etika Profesi
Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang
berarti adapt istiadat/ kebiasaan yang baik.
Setiap kegiatan atau profesi di muka
bumi memiliki sebuah aturan atau batasan-batasan yang sudah ditentukan , tidak
terkecuali dengan profesi sebagai seorang ahli IT juga memiliki sebuah aturan
atau sebuah standart yang harus dicapai yang disebut dengan etika profesi. Etika
adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu
individu, kelompok atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada
masyarakat atas prilaku mereka. Masyarakat dapat berupa suatu kota,negara atau
profesi. Tindakan kita juga diarahkan oleh etika
Tidak seperti moral, etika dapat
sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain.
Kita melihat
perbedaan ini di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan
(perangkat lunak yang digandakan secara illegal lalu digunakan atau dijual).
Pada tahun 1994 diperkirakan 35 % perangkat lunak yang digunakan di Amerika
Serikat telah dibajak, dan angka ini melonjak menjadi 92 % di Jepang dan 99 %
di Thailand. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa para pemakai komputer di
Jepang dan Thailand kurang etis dibandingkan pemakai Amerika Serikat. Namun
tidak pasti demikian.
Perkembangan yang pesat dari
teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang
multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam
sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuam umat
manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (borderless way
of thinking).
Percepatan teknologi semakin lama
semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam
semua interaksi dan aktivitas masyarakat. informasi Internet merupakan big
bang kedua – setelah big bang pertama yaitu material big bang
menurut versi Stephen Hawking – yang merupakan knowledge
big bang dan ditandai dengan komunikasi elektromagentoopis via
satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefon yang telah ada
dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.
Internet merupakan symbol material
embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi
seperti hanya selebar daun kelor. Era informasi ditandai dengan
aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan
komoditi utama yang diperjual belikan sehingga akan muncul berbagainetwork
dan information company yang akan memperjual belikan berbagai
fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai
hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.
Semua itu membawa masyarakat ke dalam
suasana yang disebut oleh John “aisbitt, “ana “aisbitt dan Douglas
Philips sebagai Zona Mabuk Teknologi. Internet (yang menghadirkan cyberspace
dengan realitas virtualnya) menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan
kemudahan. Akan tetapi dibalik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang
dinamakan cybercrime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang
menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan
kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi
komoditi maka upaya untuk melindungi asset tersebut sangat diperlukan. Salah
satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan
penal maupun non penal.
Sebenarnya dalam persoalan cybercrime,
tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang
dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak
hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara
khusus belum diatur dalam undang-undang. Persoalan menjadi lain jika ada
keputusan politik untuk menetapkancybercrime dalam
perundang-undangan tersendiri di luar KUHP atau undang-undang khusus lainnya.
Sayangnya dalam persoalan mengenai penafsiran ini, para hakim belum sepakat
mengenal kateori beberapa perbuatan. Misalnya carding, ada hakim
yang menafsirkan masuk dalam kateori penipuan, ada pula yang memasukkan dalam
kategori pencurian. Untuk itu sebetulnya perlu dikembangkan pemahaman kepada
para hakim mengenai teknologi informasi agar penafsiran mengenai suatu
bentuk cybercrime ke dalam pasal-pasal dalam KUHP atau
undang-undang lain tidak membingungkan.
